Selama beberapa tahun, Asia Timur telah mengalami perkembangan yang luar biasa melalui industrialisasi, ekspansi populasi dan pertumbuhan kota yang pesat. Namun demikian, pola urbanisasi cepat saat ini pada wilayah tersebut tidak berkesinambungan secara ekonomi dan lingkungan—tanggungan yang banyak telah digantikan pada lingkungan dan meningkatnya layanan perkotaan tidak wajar, menimbulkan penurunan kondisi lingkungan yang serius serta meninggalkan banyak dalam membentuk kemiskinan.
Untuk menggapai tujuan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC) dan SDG atau Tujuan Pembangunan Berkesinambungan, layanan perkotaan ramah lingkungan, seperti transportasi, pengelolaan limbah, persediaan energi dan air, harus diimplementasikan secara strategis untuk mencapai sumber yang efisien, kota rendah emisi dan kebisingan. Kerja sama multilateral dan komitmen nasional menjadi mendesak dalam rangka untuk mempercepat inisiatif pembangunan ketahanan iklimdan kapasitas adaptif.
Berdasarkan persoalan tersebut, High Level Seminar on Environmentally Sustainable Cities edisi ke-7 kembali digelar, menyatukan sekitar 160 delegasi yang mewakili kementrian, pemerintah daerah, organisasi internasional. LSM, akademisi, dan ahli utama di Hanoi, Vietnam pada tanggal 3-4 Maret 2016. Diorganisir bersama oleh Pemerintah Vietnam Kamboja, Jepang, dan Amerika Serikat, Grup Kerja ASEAN bagi ESC dan Sekretariat ASEAN, acara tersebut mempertemukan para delegasi untuk berdiskusi dan mengembangkan rekomendasi kepada Kementrian Lingkungan Koferensi Tingkat Tinggi Asia Timur (EAS) terhadap metode percepatan kerja sama wilayah untuk Agenda 2030.
Sekretatis Jenderal UCLG ASPAC Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi, bersama Walikota Prasong Sriwatana dari Pemkot Khon Kaen dan Walikota Suriya Yeekhun dari Pemkot Prik di Tailan menghadiri acara tersebut sebagai panelis. Mereka membahas isu-isu penting tentang lokalisasi SDG dalam sesi parallel yang UCLG-ASPAC, IGES, dan UNESCAP kerjakan.
Walikota Prasong menyebutkan tantangan yang sedang dihadapi dengan pertimbangan kedatangan Masyarakat ASEAN, seperti persaingan generasi muda. Pada kesempatan yang sama, beliau pun menyoroti pentingnya membahas jarak yang terjadi melalui penyediaan pendidikan bagi masyarakat dan perbaikan layanan masyarakat agar tidak membatasi kesempatan. Pada bagiannya, Walikota Suriya berbicara mengenai sinergi para aktor dalam pemkotnya.
“Kami berusaha fleksibel dan menggabungkan birokrasi dan bekerja dengan masyarakat. Meningkatkan kepercayaan mereka sering diabaikan, namun hal ini penting.” –ujar Walikota.
Pengimplementasian SDG, daripada memilih keutamaan di antara seluruh tujuan, merupakan hal penting untuk menjamin didapatkan pelajaran dari tujuan global sebelumnya dan integrase antar tujuan yang merefleksi dalam kebijakan yang akan datang dan intervensi.
“Pemerintah daerah sendiri tidak dapat mencapai tujuannya, dan masyarakat harus berada pada sentra implementasi Agenda 2030,” ujar Sekretaris Jendral.
Beliau mengingatkan para audiens bahwa mereka telah melakukan SDG dan seambisius pandangan mereka, “kita harus berada pada tingkat tertentu harapan dan tujuan.”
Lebih jauh, beliau menambahkan bahwa pemenang seperti para Walikota dapat berkontribusi banyak dalam pencapaian tujuan dan beberapa actor lokal lain yang terlibat.
Rekanan yang kuat antara beragam tingkat pemerintah, organisasi masyarakat, akademisi, dan sektor khusus butuh ditempa. Dalam konteks ini, intermediary seperti asosiasi perkotaan dapat berperan penting dalam menjembatani kesenjangan dengan membagi ilmu dan promosi kerja sama di antara kota, meningkatkan komunikasi antara pemerintah daerah dan nasional, serta kebijakan terkait.
Berkaitan dengan hal ini, Sekretaris Jenderal menggaris bawahi pentingnya kerja sama antar kota sebagai alat belajar dan berbagi keahlian dan pengalaman melalui replikasi dan peningkatan praktik yang baik.
“UCLG ASPAC sangat menekankan promosi penggandaan dan kemitraan antara pemerintah daerah dan masyarakat melalu pertukaran dan berbagi kisah sukses pemerintah daerah,” ujar Sekjen.
Beliau memberi contoh DELGOSEA, salah satu program kerja sama unggulan dengan KAS Manila dan asosiasi pemerintah daerah di beberapa negara untuk peningkatan kerja sama antar kota dan pemerintah daerah di negara-negara ASEAN.
“DELGOSEA berdasar pada pendekatan keseluruhan’—program yang telah dibuat berdasarkan kebutuhan pemerintah daerah dan kota,” beliau tambahkan.
Saat daftar rekomendasi telah dibuat pada akhir seminar, salah satunya yang telah diajukan kepada pemerintah daerah untuk membentuk atau membangun ‘Model Ruang’ di kota tersebut—seperti ‘Model’ hunian hijau, sekolah, pasar, bangunan, taman, perpustakaan, dan jenis ruang public lain—untuk mendemonstrasikan transformative dan kebijakan pertama untuk peningkatan, serta untuk menjadi tuan rumah kunjungan belajar bagi beberapa kota lain dan turis.
