Implementasi SDG dikenal sebagai proses yang lamban, bertahap dan terkenal secara luas akan gagal tanpa partisipasi aktif di tingkat daerah. Pada Pertemuan Global Policy Forum on Development (PFD), yang dihelat di Brussels pada tanggal 14-16 Maret 2016, masaalah yang didiskusikan terangkat jelas. UCLG ASPAC diwakili oleh Sekretaris Jenderalnya, Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi, sebagai pembicara dalam salah satu sesi diskusi tersebut. Anggota-anggota PFD lain yang mewakili Pemerintah Daerah di kawasan Asia Pasifik, Hemanthi Goonasekera dari Federation of Sri Lankan Local Government Authorities (FSLGA) dan Anwar Hussain dari Local Councils Association of the Punjab (LCAP) pun turut menghadiri pertemuan tersebut.
Pertemuan tersebut mempertemukan lebih dari 160 perwakilan CSO dan LA, sektor khusus, Uni Eriopa (EU), Institution and Member States EU. Selain membahas pentingnya kerja sama antara CSO dan LA, pertemuan tersebut pun berdiskusi mengenai kelangsungan EU Development Policy, perkembangan terakhir pada Kebijakan Cotonou, dan acara-acara penting pada agenda global.
Sebagai salah satu mitra PFD dalam riset pemberdayaan lingkungan bagi implementasi SDG, UCLG ASPAC turut berbagi hasil dari Focus Group Discussion terhadap topi yang telah diselenggarakan beberapa hari yang lalu bersama PFD di Jakarta. Peneliti Indonesia, Dr. Wicaksono Sarosa, bersama seorang peneliti asal Belanda, membuka panel diskusi tersebut dengan berbagi penemuan mereka di lingkup negara mengenai peran aktor-aktor PFD dalam implementasi SDG.
Panel tersebut, tempat Sekjen ECLG ASPAC berbagi dengan para pembicara lain, membahas pengadaan lahan yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk implementasi SDG yang efektif. Selain itu, panel tersebut juga membicarakan tantangan yang akan didapatkan dari sejumlah besar tujuan dan target Agenda 2030, seperti kerumitan dalam pembangunan strategi nasional dan peningkatan batasan yang sedang dihadapi oleh CSO di berbagai belahan dunia.
Para partisipan kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok untuk saling berbagi pandangan mereka terhadap cara mendekati para pemangku kepentingan untuk mendukung pemberdayaan lingkungan pada tingkat negara, untuk mendukung aturan, untuk juga mendukung implementasi pendekatan taat aturan, serta cara menambah jumlah donor.
Pertemuan tersebut menyimpulkan bahwa cita-cita global membutuhkan bentuk peningkatan koordinasi dari seluruh aktor yang terlibat dalam kerja sama internasional. Hal ini perlu dimasukkan ke dalam laporan peran terkait dan kontribusi dari berbagai pemangku kepentingan (contoh: pemerintah, sektor khusus, CSO, LA, dan serikat buruh) dan penggunaan beberapa instrument (program gabungan dan penggunaan sistem negara sbeagai contohnya) yang lebih memadai bagi pelaksanaan agenda global baru.
Ruang multi-aktor tersedia sebagai perangkat berguna untuk mencari kesamaan dan kemajuan bersama; membangun pemufakatan mengenai tujuan pembangunan terpadu, dan contoh-contoh baik yang dapat di replikasi di PFD dan seterusnya.
