Perempuan Dalam Pemerintahan Daerah

 

UCLG ASPAC Secretary General Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi (second left at the front row) with the Mayor of Banda Aceh, Ms. Illiza Sa’aduddin Djamal (third left at the front row) and the attendees of the One-day Regional Consultation on Gender event in Jakarta, 18 October 2015.

Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC Dr. Bernadia Irawati Tjandrawati (kedua dari kiri, baris terdepan) bersama Walikota Banda Aceh, Ibu Illiza Sa’aduddin Djamal (ketiga dari kiri, baris terdepan) dan para peserta Konsultasi Regional Sehari dalam sebuah acara bertajuk Gender di Jakarta, 18 Oktober 2015.

DEWASA ini perempuan lebih mendapatkan keisitimewaan dibandingkan beberapa masa sebelumnya walaupun masih terdapat kesenjangan di beberapa aspek kehidupan. Asia-Pasifik, khususnya, sebagai salah satu kawasan yang mengalami kesenjangan gender terburuk di dunia, menjadikan jabatan politis sementara berupa gagasan yang mengada-ada. Keyakinan adat, tradisional, agama serta pandangan patriarkal beberapa kelompok masyarakat di kawasan Asia-Pasifik, yang mendiskriminasi perempuan dengan berbagai cara untuk menentukan secara sepihak peran perempuan dalam kehidupan masyarakat, menorehkan aib bagi kesetaraan gender yang ideal bagi kontribusi perempuan dalam ranah pembuatan keputusan.

Saat ini para perempuan telah meningkatkan perhatian di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, perihal keterlibatan mereka di ranah politik. Kelompok pribumi dan kelompok perempuan daerah, memberrikan kesempatan pada perempuan untuk menyatakan aspirasi mereka dan menyediakan sarana untuk mempermudah mereka dalam hidup bermasyarakat. Faktanya, keterlibatan masyarakat dalam tingkat daerah merupakan cara yang lebih ideal untuk meningkatkan partisipasi perempuan di ranah politik yang lebih luas, memberikan cakupan kerja yang lebih masuk akal dan mudah diakses bagi perempuan.

 

PERAN UCLG ASPAC

Melihat situasi tersebut, UCLG ASPAC berusaha untuk menganalisis tren mutakhir dalam partisipasi perempuan di dunia politik di kawasan Asia-Pasifik dengan melakukan beberapa penelitian internal serta kerja sama dengan mitra di UNDP. Laporan status representasi perempuan dibuat pada tahun 2010 dengan UNDP yang diperbaharui pada tahun 2013 yang berdiri sebagai ukuran dasar representasi perempuan dalam pemerintahan sub-nasional.

Berdasarkan survei, jumlah representasi perempuan di parlemen nasional di kawasan Asia Pasifik dari tahun 2010. Di sisi lain tren positif ini tidak terjadi di tingkat lokal. Penurunan sebesar tiga persen dari jumlah anggota dewan terpilih sejak tahun 2010. Selanjutnya, representasi perempuan lintas distrik atau kabupaten dan provinsi berlanjut sejak tahun 2010 kecuali untuk perbaikan kecil di beberapa dewan di wilayah pedesaan. Jumlah perempuan yang terpilih sebagai pemimpin dewan tingkat desa, kota, dan provinsi tidak menjanjikan meskipun sesuai dengan jumlah yang lebih tingggi di dewan distrik atau kabupaten.

Melihat permasalahan tersebut, UCLG ASPAC bertujuan untuk meningkatkan perwakilan perempuan di bidang politik melalui Standing Committee of Women and Local Governments. Misi ini juga dianggap sepenting manifesto organisasi.