Desentralisasi

Untuk mendukung proses desentralisasi dan demokrasi wilayah dalam membangun negara, UCLG ASPAC aktif dalam dialog FGD di antara para anggota dan mitra serta studi kajian wilayah.

DESENTRALISASI dibentuk oleh eksistensi otoritas daerah terpilih, terlepas dari otoritas administratif di wilayah serta pelaksanaan, dalam kerangka kerja hukum, mereka memiliki kekuasaan sendiri serta tanggung jawab yang dimiliki oleh taraf pemerintahan mandiri di bawah pengawasan provinsi. Demikian, desentralisasi berarti terpisahkan dari ide pemerintahan daerah mandiri dan prinsip demokratis.


PERAN UCLG ASPAC

a) Global Report on Decentralization and Local Democracy (GOLD)
GOLD ke-3 didukung oleh UCLG, yang mewakili 140 negara di 7 wilayah dunia. Laporan pertama (GOLD I) yang bertema ‘Decentralization and Local Democracy’ atau ‘Desentralisasi dan Demokrasi Lokal’ diluncurkan pada tahun 2008, sedangkan laporan kedua (GOLD II) yang bertema ‘Local Government Finance’ atau ‘Keuangan Pemerintah Daerah’ dilterbitkan pada tahun 2010. Di sisi lain, tema laporan GOLD III yang diluncurkan pada tahun 2014 bertema tentang eran pemerintahan daerah dalam memfasilitasi warga dalam pelayanan publik seperti, penyediaan air, sanitasi, transportasi, pengumpulan limbah, dan pembangkit listrik tenaga sampah serta distribusinya.
Laporan GOLD III untuk kawasan Asia Pasifik sebagian didanai oleh CDIA. Dukungan pun dating Bank Dunia, Foreign Affairs and Development Agency of France, Agen Pengembang Perancis, dan Diputacion de Barcelona. Pengamatan bagi kawasan Asia Pasifik ini berusaha untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik otoritas daerah yang memungkinkan mereka untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap ketentuan pelayanan publik. Berdasarkan analisis situasi pemerintahan di negara-negara Asia Pasifik, laporan tersebut mengajukan beberapa rekomendasi cara untuk membenahi kesanggupan pemerintahan daerah dalam menginterverensi dan investasi pengadaan layanan dasar setempat, bekerja sama dengan beberapa pelaku lain, untuk menghadapi kebutuhan layanan saat ini dan masa depan bagi penduduk di kota-kota.

b) PLATFORMA
Dialog dan Peningkatan Kapasitas Otoritas Daerah dan Wilayah di negara-negara mitra Uni Eropa di bidang pengembangan serta pemerintahan daerah (PLATFORMA), yang membawa serta warga negara mayoritas, Europa dan organisasi internasional Local dan Regional Authorities (LRAs) aktif dalam pengembangan kerja sama, didukung oleh Komisi Eropa bagi projek baru bernama ‘Dialogue and capacity building of local and regional authorities in EU partner countries in the development and local governance fields’ atau Dialog dan peningkatan kapasitas otoritas daerah dan provinsi di negara-negara mitra Uni Eropa dalam ranah pengembangan serta pemerintah daerah. Dibawah dukungan PLATFORMA, UCLG ASPAC telah menuntaskan kajian asosiasi pemerintah daerah pada tahun 2015 untuk menilai pergerakan asosiasi pemerintah daerah negara-negara di kawasan Asia-Pasifik.

c) Support to Decentralization in Developing Countries (SDCC)

Projek SDDC didanai oleh Komisi Eropa yang bekerja sama dengan UCLG ASPAC untuk mendukung desentralisasi serta proses demokrasi setempat dalam membangun negara. Dalam rangka memperluas pengembangan daerah setempat dan pemerintahan daerah, SDDC menggelar lokakarya mengenai desentralisasi dan layanan umum serta membantu pelaksanaan survei Local Authorities (LAs) atau Otoritas Daerah di wilayah-wilayah setempat. Hal tersebut bertujuan untuk menguatkan berbagai LA dengan menambah kapasitas untuk dan menjelaskan poin-poin prioritas agenda tersebut, lalu berlanjut ke dialog dengan institusi negara bagian dan provinsi untuk promosi desentralisasi dan pemberdayaan otoritas daerah bagi pembangunan.

Kajian Wilayah tentang Desentralisasi di Asia Tenggara di negara Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam yang dilengkapi pada akhir 2012 dipandang sebagai tantangan mengenai desentralisasi dan mengusulkan pengembangan kapasitas berbagai LA dan LGA.