Sendai Framework for Disaster Risk Reduction

 

Indonesia's Vice-President Jusuf Kalla, Banda Aceh Mayor Illiza Sa'aduddin Djamal, Coordinating Human Development and Culture Minister Puan Maharani and UCLG ASPAC Secretary General during 3rd UN World Conference on Disaster Risk Reduction (3WCDRR) in Sendai, Japan, 17 March 2015.

Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla, Walikota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Puan Maharani serta Sekretaris Jendral UCLG ASPAC saat Konferensi Ketiga Dunia PBB tentang Penurunan Resiko Bencana (3WCDRR) di Sendai, Jepang, 17 Maret 2015.

PARA PEMERINTAH DAERAH, karena kedekatannya dengan masyarakat, memiliki peran untuk meningkatkan kepedulian serta kesadaran di tengah populasi mereka dalam rangka penurunan resiko bencana. Untuk mengembangkan strateginya, setiap pemerintah daerah berperan dalam penurunan resiko bencana dengan menempatkan beberapa aturan yang mempertimbangkan lingkungan serta rencana urban, skema transportasi, efisiensi energi, dan strategi-strategi untuk menghindari perubahan iklim, kekeringan, serta efek rumah kaca.

The Third United Nations World Conference on Disaster Risk Reduction (3WCDRR) atau Konferensi Pengurangan Resiko Bencana PBB ke-3, yang diselenggarakan di Sendai, Jepang, pada tanggal 14 sampai 18 Maret 2015, menghasilkan sebuah keputusan bersejarah oleh kelompok internasional untuk mengurangi resiko bencana. Konferensi tersebut juga memandang penting otoritas setempat dalam pencapaian ini. Otoritas daerah dan provinsi, dengan sangat terwakili pada Konferensi tersebut, menunjukkan kepada dunia bahwa mereka terlibat penuh dalam proses penurunan resiko pada tiap tingkat.

Untuk pertama kalinya Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 menilai bahwa otoritas daerah memiliki peran penting dalam penurunan jumlah resiko bencana. Sendai Declaration of Local Authorities menegaskan kepentingan untuk menghubungkan Sendai Framework for Action dengan perlawanan terhadap kemiskinan, perubahan iklim, serta agenda urban dan agenda pasca 2015.

 

Peran UCLG ASPAC

UCLG ASPAC secara aktif terlibat dalam Penurunan Resiko Bencana dan perumusan Hyogo Framework fo Action 2 (HFA2) tahun 2005-2015 yang secara global diadopsi pada 3WCDRR. Persetujuan dengan UNISDR pada tahun 2013 telah disepakati untuk mendukung UCLG ASPAC sebagai koordinator atas Grup Pemegang Saham Walikota dan Pemerintah Daerah untuk DRR di kawasan Asia. Sebagai koordinator Grup, UCLG ASPAC mengatur forum provinsi selama 3WCDRR. Forum tersebut membawa serta puluhan walikota dan pemerintah daerah di kawasan Asia-Pasifik untuk bertemu dan bertukar pikiran serta harapan mengenai hal-hal yang harus dilakukan terhadap potensi bahaya apapun (bencana alam) di wilayah mereka.

UCLG ASPAC pun mengorganisir Pra-Konferensi Walikota dan Pemda selama Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction (AMCDRR) pada bulan Juni 2014 di Bangkok. Pertemuan tersebut membahas berbagai masukan bagi Framework for DRR and the Voluntary Statement of Mayors and Local Governments kepada 6AMCDRR pasca 2015. Keputusan-keputusan tersebut termasuk ke dalam Deklarasi Bangkok dan asupan Asia Pasifik’ untuk HFA2.

UCLG ASPAC mempromosikan Local Government Self-Assessment Tool (LG SAT) sebagai sebuah alat bantu bagi pemerintahan daerah di DRR. Keputusan tersebut membantu para otoritas daerah untuk menyusun baselines, mengidentifikasi jarak, memikirkan tindakan sekligus mengukur hasilnya. Training bagi LG SAT telah diselenggarakan bersama dengan Pemprov DKI Jakarta yang ditentukan sepenuhnya dalam peningkatkan kepedulian para pejabat seperti peningkatan pengetahuan terhadap isu ketahanan daerah. Keterlibatan dengan BNPB mengizinkan UCLG ASPAC untuk menggapai wilayah yang terkena bencana yang lain di negara tersebut. Terlebih, training wilayah LG SAT di kawasan Asia-Pasifik telah direncanakan bagi seluruh pemerintahan daerah sebagai bagian dari perjanjian.